TOR Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis

    1. Definisi Analisis Wacana Kritis
    Analisis wacana kritis adalah mengungkap bagaimana kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi non-konformis (perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat) atau melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial.
    Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif, makna bersifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Dalam setiap wacana tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang ada didalamnya dan setiap wacana mengandung makna tertentu
    Theo Van Leeuwen salah satu tokoh yang memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara buruk.
    Ada dua pusat perhatian dalam menganalisa wacana pada model ini. Pertama, proses pengeluaran (exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses pengeluaran ini, secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Kedua, proses pemasukan (inclusion). Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan, maka inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan.
    Sudut pandang kekuasaan
    Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat.
    Seperti kekuasaaan kulit putih terhadap kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme, kekuasaan perusahaan berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan, dan sebagainya. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca, ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu.
    Hubungan yang terjadi kadang bukan A dan B tetapi juga tua dan muda, dokter dan pasien, antar laki-laki dan perempuan, dan buruh-majikan. Hal ini mengimplikasikan analisis wacana kritis tidak membatasi dirinya pada detil teks atau struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Kelompok yang dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkan olehnya, berbicara dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan.
    Kenapa hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang dominan? Karena, menurut Van Dijk, mereka lebih mempunyai akses dibanding kelompok yang tidak dominan. Kelompok dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Bisa berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan mengiyakan. Selain konteks, kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang mempunyai lebih besar kekuasaan bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan. Ini misalnya dapat dilihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu.

Susunan Acara LK 1 Immaj FE-UH

SUSUNAN ACARA

LATIHAN KEPEMIMPINAN 1

IMMAJ FE-UH PERIODE 2014-2015

 

Kegiatan

Waktu

Penanggung jawab

Kamis, 29 Januari 2015
Registrasi dan pengecekan buku bacaan 07.00- 08.00 OC
Pembukaan 08.01 – 08.30 OC
Pembacaan Tata tertib dan sanksi 08.31- 08.50 SC
Evaluasi – Pretest 08.51- 09.00 OC
Telaah Kritis Visi Misi LEMA FE-UH 09.01 – 11.30 OC
Evaluasi – Posttest 11.31 -11.40 OC
Refleksi 11.41- 11.55 SC
ISHOMA 11.56- 12.55 OC
Evaluasi- Pretest 12.56 – 01.05 OC
Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi 13.06 -15.05 OC
Evaluasi – Posttest 15.05 – 15.15 OC
Refleksi 15.16- 15.30 SC
ISHO 15.31- 16.00 OC
Evaluasi – Pretest 16.01- 16.10 OC
Psikologi Komunikasi 16.11- 18.10 OC
ISHOMA 18.11- 19.10 OC
Evaluasi- Posttest 19.11- 19.20 OC
Refleksi 19.21- 19.35 SC
FGD Kepemimpinan 19.40- 22.10 OC
Refleksi 22.11- 22.25 SC
REFLEKSI UMUM 22.26-22.55 SC
Jumat, 30 Januari 2015
Sarapan 07.00-07.30 OC
Ice breaking 07.31- 08.00 OC
Evaluasi-Pretest 08.01- 08.10 OC
Analisis Wacana Kritis 08.11- 10.40 OC
Evaluasi – Posttest 10.41- 10.50 OC
Refleksi 10.51- 11.05 SC
Evaluasi- Pretest 11.11- 11.20 OC
Kapitalisme 11.21- 12.00 OC
ISHOMA 12.00- 13.00 OC
Kapitalisme 13.01- 15.30 OC
Evaluasi – Posttest 15.31- 15.40 OC
Refleksi 15.40- 15.50 SC
ISHO 15.51- 16.20 OC
Studi Kasus Isu Sosial Kontemporer 16.21- 18.20 OC
ISHOMA 18.21- 19.20 OC
Studi Kasus Isu Sosial Kontemporer 19.21- 19.50 OC
Refleksi 19.51- 20.05 SC
Evaluasi – Pretest 20.10- 20.20 OC
Adakah pendidikan hari ini? 20.21- 22.20 OC
Evaluasi- Posttest 22.21- 22.30 OC
Refleksi 22.31- 22.45 SC
REFLEKSI UMUM 22.46- 23.15 SC
Sabtu, 30 Januari 2015
Sarapan 07.00- 07.30 OC
Ice Breaking 07.31-08.00 OC
Bedah film 08.01-12.00 OC
Refleksi 12.01- 12.15 SC
ISHOMA 12.16- 13.15 OC
Evaluasi- Pretest 13.15- 13.25 OC
Falsafah Gerak 13.26- 15.55 OC
ISHO 15.56- 16.20 OC
Evaluasi- Posttest 16.21-16.30 OC
Refleksi 16.31- 16. 45 SC
TEP 16. 46-17.45 MAPERWA
ISHOMA 17.46- 19.15 OC
Brainstorming 19.16- 20.45 OC

MENOLAK LUPA ; Peristiwa Hak Asasi Manusia di Indonesia

Salam kemanusiaan kawan-kawan se-Tanah Airku, apa kabar warga Indonesia? Semoga saja kabar kalian baik-baik saja. Kemarin pada tanggal 10 desember 2014 yakni hari “ Hak Asasi Manusia se-dunia” banyak rakyat indonesia yang melakukan demonstrasi dijalan sebagai bukti dukungan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia.

Untuk mendukung HAM, tentu saja kita harus tahu dulu Apa itu Hak Asasi Manusia? Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Misalnya; hak untuk hidup, hak kebebasan menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM.

Sejarah singkat Hak Asasi Manusia di Indonesia

  1. Pada masa pra-kemerdekaan

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

       2.   Pada masa kemerdekaan

–          Pada masa orde lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

–          Pada masa orde baru

Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.

–          Pada masa reformasi

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

Melihat dari sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di indonesia telah banyak mengalami perbaikan. Namun, pada saat ini banyak aparat keamanan negara kita yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya sendiri, misalnya: kasus penggusuran di Pandang Raya, penyerobotan lahan di Takalar, para demonstran di makassar pada saat kenaikan BBM kemarin dan masih banyak lagi peristiwa pelanggaran HAM lainnya. Dari kondisi yang memperhatikan ini maka timbul pertanyaan “Bagaimana mekanisme penyeleksian dan pola kaderisasi yang ada di kepolisian di negara indonesia ini ?” .

Dan hukuman mati merupakan hal yang sering diperdebat oleh para aktivis Hak Asasi Manusia dengan para Anti-korupsi. Argumen yang dilontarkan oleh para Anti-korupsi yaitu “bahwa seharusnya hukum kita ini harus sesuai dengan tindak kejahatan yang dia lakukan misalnya saja seorang koruptor yang menyengsarakan banyak rakyat ‘sehingga wajar saja kalau dia di hukum mati, sedangkan argumen para aktivis HAM yaitu bahwa ketika manusia lahir maka secara otomatis dia memperoleh hak dasar dia yakni Hak Untuk Hidup jadi, ketika seseorang melakukan pencabutan nyawa seseorang maka, dia dianggap telah mengambil hak dasar manusia. Hal itu pun berlaku untuk hukuman mati ketika negara melegalkan hukuman tersebut secara otomatis dia melegalkan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. hal tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan eksekutif maupun dikalangan mahasiswa, sebab mereka memiliki argumen yang kuat dan rasional.

-Divisi Kajian Strategi dan Advokasi-

Susunan Acara Pra LK 1 Immaj FE-UH

SUSUNAN ACARA

PRA LATIHAN KEPEMIMPINAN 1

IMMAJ FE-UH PERIODE 2014-2015

 

Kegiatan

Waktu

Penanggung jawab

Sabtu,24 Januari 2015
Registrasi 08.00-09.00 OC
Pembukaan 09.01-09.30 OC
Pembacaan Tata tertib dan Sanksi 09.31-10.00 OC
Evaluasi- Pretest 10.00-10.10 OC
Metode Persidangan 10.11- 12.10 OC
Evaluasi-Posttest 12.11- 12.20 OC
Istirahat 12.21- 13.20 OC
Evaluasi-Pretest 13.21-13.30 OC
Pandangan Dunia 13.31-16.00 OC
Evaluasi-Post Test 16.01-16.10 OC
Minggu,25 Januari 2015
Evaluasi- Pretest 08.00-08.10 OC
Revolusi Berpikir 08.11-10.40 OC
Evaluasi – Post Test 10.41- 10.50 OC
Evaluasi-Pretest 11.00- 11.10 OC
Analisis SWOT 11.11- 13.10 OC
ISHOMA 13.10-14.10 OC
Evaluasi- Posttest 14.11- 14.20 OC
Evaluasi – Pretest 14.21-14.30 OC
Creative Problem Solving 14.31-16.30 OC
Evaluasi-Post test 16.31-16.40 OC
Penutupan 16.45- 17.15 OC