Nasib LEMA dalam permendikbud 49 tahun 2014

Lembaga mahasiswa kembali mendapat tantangan baru, belum selesai masalah mengenai undang-undang PTN-BH, kini hadir masalah baru; permendikbud 49 tahun 2014, peraturan ini diyakini menjadi turunan dari UU PTN-BH dan di harapkan mampu mengurangi bonus demografi dan dianggap akan membatasi gerakan kemahasiswaan khususnya lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Salah satu pasal yang paling mendapat perhatian adalah pasal 17 ayat 3 yang mengatur pembatasan masa kuliah mahasiswa S1 yang maksimal 5 tahun, ini akan mengurangi minat berlembaga Mahasiswa. Alasannya jelas, kita akan di paksa belajar dan belajar lebih agar kita tidak dipecundangi kampus ini (DO).
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kampus ini sudah siap memberlakukan peraturan tersebut, saat di mana infrastruktur dan tenaga pengajar serta administrasi masih berfikir determinis bahwa belajar itu hanya di kuliah dan proses penilaian hanya dilihat dari tugas dan ujian, dan mengabaikan kerja-kerja di luar kelas. Bayangkan seandainya kerja pengkaderan di lembaga kemahasiswaan dimasukkan dalam penilaian mata kuliah sdm misalnya, ini tentu lebih riil di bandingkan ujian yang diadakan oleh dosen yang biasanya dari hasil contekan. Bayangkan seandainya peraturan masa kuliah ini benar di berlakukan, apa bedanya siswa dan mahasiswa kemudian jika apa yang kita kerjakan hanya belajar di kelas dan melupakan lingkungan di sekitar kita. Pendidikan saat ini mengaharap output yang dapat bersaing di luar dan menjawab masalah di realitas, dengan biaya pendidikan yang semakin mahal dan infrastruktur yang belum memadai.
UU ini hadir dari kebutuhan tenaga kerja karena bonus demografi. Hal ini hanya salah satu dari solusi pemerintah akibat ledakan penduduk dan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran. Yang menjadi pertanyaan apakah mampu masa studi yang katanya cukup singkat ini melahirkan orang-orang yang dapat menjawab masalah di realitas.
Yang perlu dikaji terlebih dahulu apakah masa studi bisa mempengaruhi kapasitas seseorang, ini dilihat dari sisi personal. Selanjutnya apakah hal ini dapat menghambat regenarasi kader dan transformasi nilai-nilai dilihat dari sisi lembaga mahasiswa itu sendiri. Yang perlu dilakukan adalah refleksi diri, bagaimana transformasi nilai-nilai ini dapat berjalan dengan jenjang waktu kurang dari 5 tahun.
Lembaga Mahasiswa diharapkan mampu menjawab masalah di atas. Jika benar masa studi maksimal 5 tahun, maka bagaimana LEMA mengisinya dan memaksimalkan waktu ini agar dapat menghasilkan kader-kader yang mampu menjawab masalah di realitas dan melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan apa yang didapatnya di dunia kampus. Dan jika UU ini segera diberlakukan, diharapkan ada tenggat waktu dulu untuk persiapan agar kampus-kampus dapat menyesuaikan misalnya memaksimalkan infrastruktur kampus.

MEDIA DALAM UFORIA PILPRES 2014

MEDIA DALAM UFORIA PILPRES 2014

                Dalam sebuah organisasi tentu didalamnya ada seorang pemimpin yang mengendalikan/mengontrol hal-hal yang ada didalamnya. Apabila kita kontekskan pada sebuah negara maka, ada presiden dan wakil presiden yang merupakan pemimpinnya. Tentu saja dalam menentukan “siapa” yang akan memperoleh jabatan presiden dan wakil presiden harus melewati mekanisme yang dibuat oleh negara tersebut misalnya, di indonesia sendiri presiden dan wakil presiden ditentukan oleh rakyat.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yaitu suatu peristiwa yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali. Tentu saja dalam proses pilres banyak terjadi peristiwa-peristiwa, seperti hal-hal yang dilakukan oleh si capres dan cawapres dalam memperkenalkan dirinya ke masyarakat untuk memperoleh simpati/suara mereka. Tentu saja, si capres dan cawapres memperkenalkan dirinya melalui “media” yang beredar di masyarakat.

Michel Foucault merupakan seorang sosiolog yang terkenal, ada sebuah istilah yang dia sering gunakan yaitu “power knowledge” dia menganggap bahwa “kebenaran mutlak” itu tidak ada, yang ada hanya kebenaran yang ditentukan oleh siapa yang “berkuasa”, jadi segala wacana yang meredar dimedia tidak terlepas dari “kepentingan penguasa” atau “unsur politik”. sehingga rakyat seharusnya dapat melihat sesuatu dibalik wacana agar para elite politik tidak mempermainkan kita walaupun dunia ini penuh dengan permainan.

Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, pesan yang disampaikan oleh media haruslah mendidik dan mencerdaskan bukan malahan meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi pada fenomena pilpres 2014 kemarin dimana ada media yang menyuguhkan informasi kurang mendidik dan terderung memperbesar informasi yang seharusnya tidak perlu di lebih-lebihkan. seperti Surya Paloh dari Partai Nasdem dia merupakan pemiliki METRO TV dan dia berkualisi dengan capres dan cawapres no. 2 dan Aburizal Bakrie dari partai GOLKAR pemilik TV ONE.

Kedua Station Tv ini kalau kita perhatikan kemarin, sering menyerang salah satu calon presiden dengan menyebarkan berita yang bersifat  memprovokasi masyarakat untuk tidak memilih pesaingnya. Dari sisi ini, kita sudah bisa melihat model persaingan yang tidak sehat. Ini merupakan model politik yang tidak bagus dicontoh oleh para masyarakat indonesia.

Dari kondisi demikian, kita berharap berikutnya pemerintah mampu melaksanakan dan mengontrol Pilpres secara profesional dan para kepala negara yang telah diamanatkan oleh suara rakyat tidak mengecewakan. sehingga persentase fenomena public distrust (ketidakpercayaan publik) pada masyarakat tidak ada lagi.

 

 

Kontroversi isu Kenaikan BBM, Efek Terhadap Pasar dan Antisipasi Pelaku Usaha dalam pengendalian biaya.

Kontroversi isu Kenaikan BBM, Efek Terhadap Pasar dan Antisipasi Pelaku Usaha dalam pengendalian biaya.

 

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM adalah berita yang sangat kontroversial? Bagaimana tidak banyak pro-kontra yang menyertai kenaikan BBM ini. Banyak ahli berpendapat bahwa biaya BBM perlu dinaikkan, agar APBN tidak membengkak. Namun di satu sisi kenaikan harga BBM dapat menyebabkan inflasi dikarenakan sangat berpengaruh terhadap harga sembako.

Isu kenaikan BBM adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut nasib setiap segmen masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam perspektif kesejahteraan, kenaikan BBM disebut bagus untuk memberantas kemiskinan. Hitung-hitungannya jika BBM naik sekitar Rp2ribu/Liter, maka akan diperoleh surplus APBN sebesar Rp 90 trilyun. Pada ujungnya dapat dialokasikan sebagai BLT atau pengunaan lainnya. Berbeda lagi kalau kita menuju pada perspektif rumah tangga konsumsi dan produksi. Harga yang tinggi merupakan mimpi buruk bagi konsumen maupun produsen.

Naiknya harga BBM di indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masayarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM. Dan untuk mengimbangi masalah melonjaknya harga BBM setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi BBM. Kebijakan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) bertujuan mengatasi kelebihan beban APBN. Sebab jika tidak, APBN dipastikan akan mengalami penurunan yang berdampak langsung pada mandeknya pembangunan nasional.

Setelah sekian lama kebijakan subsidi BBM dijalankan , timbul berbagai kontravensi untuk segera menghentikan kebijakan subsidi bbm, karena setelah di lihat-lihat ternyata kebijakan subsidi ini tidak berjalan efektif dan jauh dari tujuan semula. Karena selama ini pemerintah terus memberi subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dari APBN. Subsidi bbm yang melambung tinggi dan terus menekan APBN menyebabkan perekonomian indonesia semakin parah.

Kenaikan BBM sangat dirasakan oleh sektor usaha mikro dan kecil atau yang biasa disebut dengan UMKM. Sejak adanya kebijakan soal kenaikan harga BBM sampai saat ini belum ada bantuan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Padahal UMKM menyerap sekitar 98 persen tenaga kerja.

Pengaruh yang sangat kasat mata akibat dampak kenaikan BBM terhadap usaha mikro, kecil adalah kenaikan biaya produksi, karena bahan bakunya juga naik harganya, hal ini jelas sangat memukul sektor ini. Transportasi itu di hulu, sedangkan UMKM itu di hilir sehingga terkena dampak kenaikan harga yang berlipat-lipat. Belum lagi untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Belum lagi untuk pemenuhan hidup sehari-hari.

Belum lagi biaya produksi yang juga tentu akan naik, karena bahan bakunya juga naik harganya. Transportasi itu di hulu, sedangkan UMKM itu di hilir sehingga terkena dampak kenaikan harga yang berlipat-lipat.

Oleh sebab itu dia berharap adanya bantuan dari pemerintah terhadap UMKM misalnya bantuan permodalan atau minimal kemudahan persyaratan untuk mendapatkan modal dari bank pemerintah maupun swasta.

BBM dan biaya adaalh 2 hal yang tak bisa dipisahkan. Diakrenakan BBM tergolong energi, dan memegang peranan penting sebagai variabel Cost. Maka jika BBM akan naik, maka praktis bagi para pelaku usaha kecil perlu melakukan pengendalian biaya. Apakah yang harus dilakukan pelaku usaha dalam mengantisipasi kenaikan BBM ini.

Bagi perusahaan, maka hal yang harus dilakukan adalah pengendalian biaya. Efisiensi perusahaan hanya bisa dilakukan dengan efektivitas kegiatan perusahaan. Mau tidak mau perlu dilakukan revolusi teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang muktahir. Diyakini akan memangkas biaya jangka panjang. Saat pertama memang perlu banyak biaya, namun efek jangka panjangnya sangat baik dan berpengaruh kepada kegiatan perekeonomian secara makro.

Namun pemerintah juga perlu bergerak. Banyak PR yang harus diselesaikan. Mulai dari penanganan mafia migas, konversi alternatif sumber energi, pembaharuan kontrak terhadap korporat asing, dll. Karena masalah BBM adalah masalah yang masif dan terstruktur, maka perlu peran mulai dari bawah ke atas. Tentunya kedisiplinan dan transparansi menjadi pedoman utama.

Incoming search terms:

  • berita kontravensi
  • kontroversi kenaikan bbm